Logo IASII

Komunitas Pemeriksaan,

Pengendalian & Pengamanan

Sistem Informasi Indonesia

 

(Situs ini adalah situs sementara IASII, situs utama IASII sedang diperbaharui)

 

Tentang IASII

Kode Etik

SASI IASII

AD / ART

FAQ

 

Struktur Organisasi

Dewan Pengawas

Dewan Pengurus

Badan Otonom

Sekretariat

 

 

Selamat datang di situs Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia (IASII)

 

IASII mengkhususkan situs ini sebagai sarana informasi dan pengetahuan bagi kalangan masyarakat yang peduli dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan terselenggaranya audit sistem informasi, khususnya bagi para anggota yang telah bergabung ke dalam organisasi ini. Silahkan menyampaikan pendapat, pandangan, saran, masukan tentang berbagai hal atau pengetahuan (knowledge) yang dapat dimanfaatkan bersama bagi kemajuan dan perkembangan di dalam Sistem Informasi. Semoga dengan hadirnya IASII, dapat tercapai upaya untuk mendorong tumbuhnya tata-kelola yang baik dalam pemanfaatan sistem informasi, pada sektor publik, entitas usaha dan masyarakat pada umumnya.

 

Kode Etik IASII

kembali

 

-          Insan audit sistem informasi Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

-          Insan audit sistem informasi Indonesia mengutamakan keluhuran budi, integritas yang terpuji, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata-kelola yang baik.

-          Insan audit sistem informasi Indonesia senantiasa memelihara kebersamaan sesama anggota komunitas, mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi anggota dan atau kelompok anggota.

-          Insan audit sistem informasi Indonesia senantiasa berupaya sungguh-sungguh dalam meningkatkan pemahaman, menambah pengetahuan, dan membagi pengalaman dalam bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi.

-          Insan audit sistem informasi Indonesia senantiasa berupaya membangun reputasi organisasi dan anggota secara bermartabat dan bertanggungjawab.

-          Insan audit sistem informasi Indonesia senantiasa mengutamakan kemandirian dan menghindari ketergantungan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang langsung maupun tidak langsung.

-          Insan audit sistem informasi Indonesiadalam menyampaikan pendapat, pemikiran dan pertimbangannya senantiasa menggunakan pendekatan yang santun, demokratis dan berbaik-sangka.

 

Standard Audit Sistem Informasi (SASI) IASII

kembali

 

Standar Audit Sistem Informasi (SASI) IASII diresmikan oleh Rapat Anggota IASII Tahun 2006 pada tanggal 25 Februari 2006 pukul 11.00 WIB bertempat di Jakarta. SASI IASII berlaku bagi seluruh Anggota IASII (sesuai AD/ART IASII) yang melaksanakan kegiatan Audit Sistem Informasi. Standar ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2007 dan dapat diterapkan sebelum tanggal tersebut.

 

S-1          Penugasan Audit

S-1.1       Tanggung Jawab, Wewenang dan Akuntabilitas

Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas dari auditor sistem informasi harus dinyatakan dengan jelas secara formal dan tertulis dalam piagam atau surat tugas audit sistem informasi serta disetujui secara bersama oleh auditor sistem informasi dan pemberi tugas.

S-2          Independensi & Obyektifitas

S-2.1       Independensi

Dalam berbagai hal yang berkaitan dengan audit sistem informasi, auditor sistem informasi harus menjaga independensinya, baik secara faktual maupun penampilan, dari organisasi atau hal yang diaudit.

S-2.2       Obyektifitas

Auditor sistem informasi harus menjaga obyektifitasnya dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan audit sistem informasi.

S-3          Profesionalisme & Kompetensi

S-3.1       Profesionalisme

Auditor sistem informasi harus memenuhi berbagai standar audit yang berlaku serta menerapkan kecermatan dan ketrampilan profesionalnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan audit sistem informasi.

S-3.2       Kompetensi

Auditor sistem informasi, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan audit sistem informasi.

S-3.3       Pendidikan Profesi Berkelanjutan

Auditor sistem informasi harus meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan audit sistem informasi melalui pendidikan profesi berkelanjutan.

S-4          Perencanaan

S-4.1       Perencanaan Audit

Auditor sistem informasi harus merencanakan audit sistem informasi dengan baik agar dapat mencapai tujuan audit serta memenuhi standar audit yang berlaku.

S-5          Pelaksanaan

S-5.1       Pengawasan

Staf audit sistem informasi harus disupervisi dengan baik untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan audit sistem informasi dapat tercapai dan standar audit yang berlaku dapat dipenuhi.

S-5.2       Bukti-bukti Audit

Dalam melaksanakan audit sistem informasi, auditor sistem informasi harus memperoleh bukti-bukti audit yang cukup, dapat diandalkan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan audit sistem informasi secara efektif. Temuan dan kesimpulan audit sistem informasi harus didukung oleh analisis dan interpretasi yang memadai atas bukti-bukti audit tersebut.

S-5.3       Kertas Kerja Audit

Dalam melaksanakan audit sistem informasi, auditor sistem informasi harus mendokumentasikan secara sistematis seluruh bukti-bukti audit yang diperoleh serta analisis yang dilakukannya.

S-6          Pelaporan

S-6.1       Laporan Audit

Setelah menyelesaikan pelaksanaan audit sistem informasi, auditor sistem informasi harus memberikan suatu laporan audit sistem informasi dalam bentuk yang memadai kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Laporan audit sistem informasi harus menyatakan lingkup, tujuan, sifat penugasan, temuan, kesimpulan, rekomendasi, indentitas organisasi, penerima dan batasan distribusi laporan, serta batasan atau pengecualian yang berkaitan dengan pelaksanaan audit sistem informasi.

S-7          Tindak Lanjut

S-7.1       Pemantauan Tindak Lanjut

Auditor sistem informasi harus meminta dan mengevaluasi informasi yang dipandang perlu sehubungan dengan temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit yang terkait dari audit sebelumnya untuk menentukan apakah tindak lanjut yang layak telah dilaksanakan dengan tepat waktu.

 

Dewan Pengawas IASII

Dewan Pengurus IASII

Badan Otonom IASII

kembali

Ketua       : Ichjar Musa

Anggota   : Rudi M. Harahap

Anggota   : Novis Pramantyabudi

Ketua                                                       : Hari S. Noegroho

Wakil Ketua                                             : Chandra Yulistia

Anggota Penyelia Bid. Sertifikasi             : Teuku Radja Sjahnan

Anggota Penyelia Bid. Standarisasi         : Anies S. Basalamah

Anggota Penyelia Bid. Penelitian             : Sarwono Sutikno

Anggota Penyelia Bid. Pendidikan           : Miftah Arifin

Anggota Penyelia Bid. Publikasi               : Arief Gaffar

Badan Otonom Sertifikasi

Badan Otonom Standarisasi

Badan Otonom Penelitian

Badan Otonom Pendidikan

Badan Otonom Publikasi

Struktur Organisasi IASII

kembali

 

Tentang IASII

kembali

Terbentuknya TPP-IASII

Menyadari pesatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam wujud Sistem Informasi di Indonesia, maka makin disadari juga pentingnya pelaksanaan audit atas penyelenggaraan Sistem Informasi untuk meminimumkan peluang penyimpangan yang sangat besar terjadi. Seiring dengan hal tersebut maka peranan profesi Auditor Sistem Informasi di Indonesia perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan dan pembinaan berkesinambungan agar jumlah maupun mutu para Auditor Sistem Informasi semakin meningkat, sehingga tercipta posisi profesi tersebut yang tangguh dan berdaya saing, yang memungkinkan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Atas inisiatif beberapa praktisi dan akademisi dalam bidang audit sistem informasi, maka dibentuklah Tim Persiapan Pembentukan Ikatan Auditor Sistem Informasi Indonesia (TPP-IASII). TPP-IASII merupakan tim sementara yang bertugas untuk mengajak dan memotivasi para akuntan publik, auditor pemerintah, analis sistem, system administrator auditor internal perusahaan, dosen, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya yang menaruh minat pada pengembangan audit dan pengendalian sistem informasi untuk bergabung membentuk Ikatan ini.

TPP-IASII beranggotakan individu-individu sebagai berikut:

1.        DR. Ichjar Musa, SE, MM, CISA

2.        Surdiyanto S.

3.        Hari S. Noegroho

4.        DR. Yogiyanto Ak

5.        Novis Pramantayabudi, CISA, CIA

6.        Arif Gaffar, CISA

7.        Chandra Yulistia, Ak, CISA

8.        Rudy M. Harahap, CISA

9.        Daryanto

10.     Teuku Radja Sjahnan, CISA

Berdirinya IASII

Pada tanggal 20 Mei 2004, IASII didirikan di Jakarta. Di dalam perjalanannya, IASII akan senantiasa melakukan kerja sama yang erat dengan asosiasi profesi lain yang terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Information System Audit and Control Association-Chapter Indonesia, Institute of Internal Auditor, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern dan asosiasi profesi dalam bidang TI lainnya Diharapkan bahwa dengan dibentuknya Ikatan ini, profesi auditor sistem informasi akan dapat melayani kepentingan para stakeholders di Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan IASII dalam berbagai bidang, meliputi :

1.        Penetapan standar profesi auditor sistem informasi nasional

2.        Pemberian sertifikasi dalam bidang kompetensi audit sistem informasi nasional

3.        Peningkatan kemampuan anggota dalam bidang audit sistem informasi, baik itu sebagai dukungan atas audit laporan keuangan maupun dalam bidang audit kendali umum dan kendali aplikasi sistem informasi

4.        Peningkatan awareness kalangan universitas umumnya, dan jurusan akuntansi serta teknologi dan manajemen informatika khususnya, mengenai pentingnya audit dan pengendalian sistem informasi

 

FAQ

kembali

1. Kapan terbentuknya IASII ?

IASII didirikan pada tanggal 20 Mei 2004 di Jakarta. Sebelum organisasi ini terbentuk, didahului dengan pertemuan beberapa inisiator pembentukan IASII yang tergabung dalam Tim Persiapan Pembentukan IASII.

2. Apa tujuan dibentuknya IASII ?

IASII dibentuk dengan tujuan untuk memajukan dan memasyarakatkan profesi audit dan pengamanan fasilitas sistem informasi di Indonesia.

3. Kegiatan Apa yang akan dilakukan oleh IASII ?

IASII akan melakukan kegiatan kegiatan:

- Pembentukan standar audit sistem informasi,

- Pembentukan sertifikasi keahlian audit dan pengamanan sistem informasi

- Pemasyarakatan audit dan pengamanan sistem informasi kepada kalangan universitas

- Sosialisasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan para praktisi audit sistem informasi

- Peningkatan keahlian anggota melalui program pendidikan profesi yang berkesinambungan

4. Apakah IASII merupakan organisasi laba ?

Tidak. IASII akan dibentuk sebagai organisasi nir-laba.

5. Siapakah yang dapat menjadi anggota IASII ?

Keanggotaan IASII terbuka bagi para auditor, auditor sistem informasi, konsultan sistem informasi, kalangan universitas maupun masyarakat dari profesi lain yang ingin mengetahui dan mengembangkan audit dan pengendalian sistem informasi. Keanggotaan IASII adalah berasal dari individu-individu dan dari institusi.

6. Ada berapa jenis keanggotaan IASII ?

Keanggotaan IASII terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu anggota regular, anggota kehormatan dan anggota pendiri. Keanggotaan regular terdiri dari : anggota biasa, anggota institusi dan anggota umum.

7. Bagaimana cara mendaftar sebagai anggota IASII ?

Yang pertama kali adalah mengisi aplikasi keanggotaan dan membayar iuran keanggotaan sesuai kategori anggota yang dipilih. Pendaftaran dapat dilakukan secara on-line melalui website IASII atau dengan mendownload formulir aplikasi.

8. Bagaimana pendanaan IASII ?

Kegiatan IASII akan memperoleh dana dari iuran anggota, sumbangan dari anggota dan pihak lain yang menaruh perhatian pada pengembangan profesi ini.

9. Bagaimana kaitan IASII dengan ISACA (Information System Audit and Control Association) dan Asosiasi Profesi Auditor lainnya ?

IASII akan bekerja sama dengan ISACA, IIA, PAII, dan FKSPI dalam berbagai kegiatannya, diantaranya dalam pembentukan sertifikasi nasional Indonesia.

10. Bagaimana kaitan IASII dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) ?

IASII akan bekerja sama dengan IAI dalam berbagai kegiatannya, khususnya dalam penetapan standar audit sistem informasi.

 

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IASII

kembali

 

ANGGARAN DASAR IKATAN AUDIT SISTEM INFORMASI INDONESIA

 

P E M B U K A A N

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam wujud penyelenggaraan Sistem Informasi semakin meningkat dan meluas di dalam kehidupan masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintahan, sehingga selain dapat diperoleh kemaslahatan yang sebesar-besarnya perlu diimbangi dengan keseimbangan antara beban dan resiko untuk menanggulangi kemudaratan yang terjadi. Karena salah satu upaya yang harus ditingkatkan adalah penyelenggaraan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, maka pemasyarakatan pemahaman tentang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi dan pembangunan serta pembinaan profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi harus dimantapkan.

Upaya-upaya untuk pemasyarakatan pemahaman dan pemantapan profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi ini perlu dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan, serta harus mendapat dukungan masyarakat yang luas. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibentuklah organisasi Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia, sebagai wadah untuk menghimpun para pakar, peneliti, praktisi, pemerhati dan peminat bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi.

Sesuai dengan maksud pembentukannya tersebut, Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia menyelenggarakan organisasinya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan berikut :

 

BAB I

NAMA, SIFAT, KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

 

Pasal 1

N A M A

Organisasi ini merupakan suatu PERKUMPULAN yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan nama Ikatan Komunitas Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengamanan Sistem Informasi Indonesia, yang disebut juga Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia, dan disingkat sebagai IASII.

 

Pasal 2

S I F A T

1. IASII merupakan organisasi non-Pemerintah yang independen, bersifat nirlaba dan non-partisan.

2. Dalam melaksanakan kegiatannya, IASII akan menggunakan prinsip-prinsip Tata-Kelola Yang Baik (Good Governance).

 

Pasal 3

K E D U D U K A N

 

1. IASII berkedudukan di Jakarta Indonesia.

2. IASII dapat membentuk perwakilan di Provinsi lain di Indonesia, sebagai bagian dari IASII sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

 

Pasal 4

J A N G K A W A K T U P E N D I R I A N

IASII didirikan di Jakarta pada tanggal Satu bulan Juni Tahun Dua Ribu Empat (01-06-2004), untuk waktu yang tidak ditetapkan.

 

BAB II

TUJUAN DAN KEGIATAN

 

Pasal 5

T U J U A N

Tujuan IASII adalah untuk menghimpun dan menggalang masyarakat yang peduli dan yang berkepentingan dengan terselenggaranya pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, sebagai upaya untuk mendorong tumbuhnya tata-kelola yang baik dalam pemanfaatan sistem informasi, pada sektor publik, entitas usaha dan masyarakat pada umumnya.

 

Pasal 6

K E G I A T A N

Untuk mencapai tujuan tersebut IASII akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menumbuhkan masyarakat yang paham dan peduli tentang peranan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi dalam menegakkan tata-kelola yang baik dari setiap penyelenggaraan sistem informasi yang berdukungan Teknologi Informasi, melalui program sosialisasi yang memanfaatkan semua media komunikasi, dan menjaring keanggotaan yang seluas-luasnya.

2. Meningkatkan layanan kepada anggota berupa penyelenggaraan berbagai kegiatan edukasi dan diseminasi informasi melalui program pelatihan, lokakarya, seminar dan temu-anggota, serta menerbitkan bulletin organisasi, mengelola situs-elektronis dan menyelenggarakan mailing-list anggota.

3. Mengembangkan penelitian dan pengkajian untuk perumusan dan penerapan strategi dan kebijakan nasional di bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, serta memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam pembenahan standar-standar pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan dan atau standar profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan di Indonesia.

4. Mengembangkan gagasan, melakukan langkah-langkah persiapan aspek legalitas, kelembagaan, teknis dan administratif, dan pada waktunya akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sertifikasi profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi dan penetapan akreditasi atas lembaga pendidikan dan pelatihan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, yang berlaku dan diakui secara nasional.

5. Mengidentifikasi dan menggali sumber daya yang tersedia di Pemerintahan, komunitas usaha dan masyarakat, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi.

6. Menjalin hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan sejalan dengan tujuan organisasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

7. Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung dan sejalan dengan tujuan organisasi, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

 

BAB III

K E A N G G O T A A N

 

Pasal 7

A N G G O T A

1. Keanggotaan IASII terdiri dari :

a. Anggota pendiri

b. Anggota biasa

c. Anggota muda

d. Anggota kehormatan

e. Anggota institusi

2. Anggota pendiri adalah anggota individu yang mendeklarasikan pembentukan IASII untuk pertama kalinya.

3. Anggota biasa adalah anggota individu yang terdiri dari para pakar, peneliti, praktisi, pemerhati dan peminat bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi dan bidang-bidang profesi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan dan atau penyelenggaraan sistem informasi.

4. Anggota muda adalah anggota individu yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan yang memilih dan disetujui oleh organisasi sebagai status pemula.

5. Anggota kehormatan adalah anggota individu yang karena reputasi dan atau posisi jabatannya diusulkan, disepakati dan diangkat secara khusus oleh organisasi sebagai status kehormatan.

6. Anggota institusi adalah badan hukum yang diwakili oleh dua individu, dari organisasi non-pemerintah, entitas usaha dan asosiasi usaha sejenis, institusi pendidikan, asosiasi profesi, dan badan hukum lainnya yang terkait dengan bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi.

7. Mekanisme dan syarat-syarat keanggotaan ditentukan di dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi.

 

Pasal 8

H A K  A N G G O T A

1. Setiap anggota mempunyai hak untuk :

a. Mengikuti Rapat Anggota

b. Mengikuti semua kegiatan organisasi

c. Mengeluarkan pendapat, mengajukan saran atau pertanyaan, baik lisan maupun tertulis kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus

2. Hanya anggota pendiri, anggota biasa dan anggota institusi yang mempunyai hak pilih dan hak dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan Badan Otonom, dengan ketentuan bahwa setiap anggota pendiri, anggota biasa dan anggota institusi (walaupun diwakili dua orang) hanya mempunyai satu hak suara.

3. Anggota pemula tidak mempunyai hak pilih tetapi berhak dipilih hanya untuk menjadi anggota Badan Otonom saja.

4. Anggota kehormatan tidak mempunyai hak pilih tetapi dapat diminta untuk ditunjuk langsung menjadi anggota Badan Pengawas.

 

Pasal 9

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Setiap anggota wajib menjaga reputasi dan integritas profesional yang dimilikinya serta menyebarluaskan pemahaman tentang peranan pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi di lingkungan hidupnya dan atau lingkungan kerjanya secara bertanggung jawab.

2. Setiap anggota wajib bekerja sama dengan anggota lainnya, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan profesi pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi, dan bersedia memikul bagian tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3. Setiap anggota wajib menyelesaikan pembayaran iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

4. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi citra organisasi, melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik keanggotaan, serta peraturan yang dikeluarkan oleh IASII.

 

BAB IV

O R G A N I S A S I

Pasal 10

Organisasi IASII terdiri dari :

1. Rapat Anggota

a. Rapat Anggota merupakan otoritas tertinggi organisasi yang terdiri dari seluruh anggota pendiri, anggota biasa, anggota pemula, anggota kehormatan dan wakil dari anggota institusi IASII.

b. Untuk pembentukan organisasi, Rapat Anggota pertama kali terdiri dari para anggota pendiri.

2. Dewan Pengawas

a. Dewan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota.

b. Dewan Pengawas merupakan representasi dari Rapat Anggota yang bertugas mengawasi Dewan Pengurus dalam mengelola organisasi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua keputusan Rapat Anggota, serta mengawasi ketaatan anggota terhadap Kode Etik keanggotaan IASII.

3. Dewan Pengurus

a. Dewan Pengurus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota yang dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota.

b. Dewan Pengurus merupakan lembaga eksekutif tertinggi di dalam organisasi IASII yang mengelola organisasi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan Rapat Anggota

4. Sekretariat IASII

a. Sekretariat IASII merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan bertugas mengelola kegiatan operasional dan administrasi organisasi sehari-hari.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dibantu oleh Kepala-kepala Bidang yang memimpin bidang-bidang kegiatan antara lain, tetapi tidak terbatas hanya untuk bidang keuangan, keanggotaan, hubungan masyarakat, dan program.

c. Kepala Sekretariat dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus setelah mendengarkan pendapat dari anggota-anggota pendiri, sedangkan Kepala-kepala Bidang dipilih dan diangkat oleh Kepala Sekretariat setelah mendengarkan pendapat dari Dewan Pengurus.

d. Sekretariat dibawah penyeliaan Wakil Ketua Dewan Pengurus IASII.

5. Badan-badan Otonom

a. Badan Otonom merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertugas mengelola kegiatan utama organisasi secara otonom, yang mencakup kegiatan operasional dan administrasi Badan Otonom tersebut.

b. Badan Otonom dibentuk sesuai dengan tujuan organisasi, berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang khusus diselenggarakan untuk maksud pembentukan Badan Otonom tersebut, antara lain tetapi tidak terbatas hanya untuk Akreditasi Kelembagaan dan Edukasi, Sertifikasi Profesi, Standar Audit, Riset, dan Publikasi.

c. Kepala Badan Otonom dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus setelah mendengarkan pendapat dari para anggota pendiri.

d. Setiap Badan Otonom dibawah penyeliaan seorang Anggota Dewan Pengurus secara tetap.

6. IASII Daerah

a. IASII Daerah merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang Koordinator, yang melakukan koordinasi keanggotaan dan kegiatan IASII di daerah, selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

b. Pembentukan suatu IASII Daerah dikukuhkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Anggota biasa, sedangkan Koordinator IASII Daerah dipilih dan diangkat oleh Dewan Pengurus setelah mengetahui aspirasi para anggota yang berlokasi di daerah tersebut.

c. Semua IASII Daerah dibawah penyeliaan Ketua Dewan Pengurus.

 

BAB V

R A P A T

 

Pasal 11

1. Rapat Anggota biasa

Rapat Anggota biasa diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

2. Rapat Anggota luar biasa

Rapat Anggota luar biasa diadakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya permintaan tertulis dari seluruh anggota pendiri atau Dewan Pengawas atau Dewan Pengurus atau lebih dari setengah jumlah anggota yang memiliki hak suara.

3. Pemberitahuan dan agenda rapat

a. Dewan Pengurus akan memberitahukan setiap anggota mengenai tanggal, tempat dan agenda rapat, paling lambat 2 ( dua ) minggu sebelum penyelenggaraan rapat.

b. Setiap anggota berhak untuk mengusulkan perubahan agenda rapat, asal saja usulan tersebut dinyatakan secara tertulis dan diterima 10 ( sepuluh ) hari sebelum penyelenggaraan rapat, dan usulan itu disetujui oleh Dewan Pengurus.

c. Tidak diperkenankan pembahasan diluar agenda rapat yang telah ditetapkan, kecuali dan khusus untuk Rapat Anggota biasa, perubahan agenda diminta oleh lebih dari setengah anggota yang memiliki hak suara yang hadir atau yang mendapat kuasa.

4. Kuorum

a. Rapat Anggota hanya akan dilaksanakan jika telah memenuhi kuorum yang ditetapkan yakni lebih dari setengah jumlah anggota yang memiliki hak suara hadir atau memberikan kuasa untuk menghadiri rapat.

b. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka pimpinan rapat dapat mengundurkan rapat untuk waktu 1 ( satu ) jam. Setelah waktu pengunduran rapat selesai maka rapat hanya dapat dilaksanakan jika sedikitnya ¼ ( satu per empat ) jumlah anggota yang memiliki hak suara hadir atau memberikan kuasa untuk menghadiri rapat.

5. Hak suara

a. Anggota pendiri dan anggota biasa memiliki satu hak suara dalam Rapat Anggota.

b. Anggota institusi hanya memiliki satu hak suara walaupun boleh diwakili oleh 2 ( dua ) orang peserta Rapat Anggota.

c. Setiap anggota dapat memberikan kuasa kepada anggota lainnya, dengan ketentuan bahwa satu anggota hanya dapat menerima kuasa dari satu anggota lainnya, dan hal tersebut dibuktikan dengan surat kuasa tertulis.

d. Seorang anggota dapat kehilangan hak suara akibat terkena sanksi karena melanggar ketentuan yang ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga.

6. Pemimpin rapat

a. Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus, yang dalam hal berhalangan dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Penurus.

b. Dalam hal baik Ketua maupun Wakil Ketua Dewan Pengurus berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Pengurus yang disepakati oleh Anggota Dewan Pengurus lainnya.

c. Dalam hal-hal yang memerlukan independensi pimpinan rapat, rapat dapat dipimpin oleh seorang anggota yang memiliki hak suara, yang hadir dan dipilih dalam Rapat Anggota.

 

BAB VI

PENDANAAN, TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

 

Pasal 12

P E N D A N A A N

1. Sumber dana IASII terdiri dari :

a. Donasi khusus anggota pendiri

b. Iuran anggota, kecuali anggota kehormatan

c. Bantuan, hibah atau donasi yang tidak mengikat

d. Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Donasi khusus anggota pendiri ditetapkan jumlah dan cara penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan diantara anggota pendiri.

3. Iuran anggota ditetapkan di dalam Rapat Anggota berdasarkan alternatif-alternatif yang diusulkan oleh Dewan Pengurus.

4. Dana yang dimiliki IASII harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab, serta digunakan hanya untuk kepentingan yang sejalan dengan tujuan organisasi.

 

Pasal 13

TAHUN BUKU

Tahun Buku organisasi mencakup periode yang dimulai pada 1 ( satu ) Januari sampai dengan 31 ( tiapuluh satu ) Desember setiap tahunnya.

 

Pasal 14

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Dewan Pengurus harus menyusun Laporan Keuangan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

2. Laporan Keuangan yang disusun oleh Dewan Pengurus akan diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas berdasarkan usulan Rapat Anggota.

 

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 15

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan di dalam rapat anggota yang dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang memiliki hak suara dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan anggota pendiri harus disetujui oleh seluruh anggota pendiri.

 

Pasal 16

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan di dalam Rapat Anggota biasa yang telah mencantumkan acara perubahan tersebut dalam agenda rapat.

 

Pasal 17

PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota luar biasa yang khusus diselenggarakan untuk maksud itu dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga ) jumlah anggota yang memiliki hak suara, termasuk semua anggota pendiri, dan disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir atau memberikan kuasa dalam rapat tersebut, dan semua anggota pendiri.

2. Sisa kekayaan hasil pembubaran organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha social yang mempunyai tujuan yang sejalan dengan tujuan IASII.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan khusus yang semuanya itu tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN AUDIT SISTEM INFORMASI INDONESIA

 

BAB I

UMUM

 

Pasal 1

Dasar

1.1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

1.2. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan kekuasaan yang ada pada Rapat Anggota.

 

BAB II

KEANGGOTAAN

 

Pasal 2

Persyaratan Anggota

2.1. Persyaratan untuk anggota biasa dan anggota muda adalah :

2.1.1. Warganegara Indonesia dan berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh ) tahun ;

2.1.2. Mempunyai latar belakang pendidikan, lingkungan pekerjaan, pengalaman profesional, dan atau minat dalam bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi ;

2.1.3. Menyatakan persetujuan untuk mengindahkan peraturan dan ketentuan organisasi yang dimuat dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.

2.2. Persyaratan untuk anggota kehormatan ditetapkan oleh Dewan Pengurus berdasarkan rekomendasi Rapat Anggota.

2.3. Persyaratan untuk anggota institusi adalah :

2.3.1. Entitas bisnis, asosiasi usaha sejenis, perkumpulan profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai akad sebagai suatu badan hukum ;

2.3.2. Mempunyai hubungan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengamanan sistem informasi ;

2.3.3. Menyatakan persetujuan untuk mengindahkan peraturan dan ketentuan organisasi yang dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;

 

Pasal 3

Prosedur Penerimaan Anggota

3.1. Registrasi calon anggota biasa, calon anggota muda dan calon anggota institusi dilakukan dengan mengirim aplikasi keanggotaan melalui surat, facsimile atau akses ke situs elektronis organisasi.

3.2. Bidang Keanggotaan organisasi akan melengkapi dan menindaklanjuti proses penerimaan anggota ini, dan menyampaikan permohonan keanggotaan kepada Dewan Pengurus.

3.3. Untuk keanggotaan biasa dan keanggotaan muda, Dewan Pengurus dapat memberikan keputusan atas permohonan keanggotaan, sedangkan untuk keanggotaan institusi Dewan Pengurus memintakan dulu pertimbangan dari Dewan Pengawas sebelum membuat keputusan.

3.4. Kartu Tanda Anggota, buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, alamat surat-elektronis, dan dokumen organisasi lainnya yang terkait dengan keanggotaan akan disampaikan kepada anggota baru oleh bidang Keanggotaan.

3.5. Dalam hal domisili calon anggota berada di lokasi yang sudah terbentuk IASII Daerah, proses penerimaan anggota ini dikoordinasikan sebaik-baiknya dengan Koordinator IASII Daerah setempat.

3.6. Bentuk dan format formulir, tampilan, kartu tanda anggota dan alamat surat elektronis ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

 

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

4.1. Keanggotaan biasa, keanggotaan muda dan keanggotaan kehormatan berakhir atas permintaan anggota sendiri secara tertulis atau karena anggota meninggal dunia.

4.2. Keanggotaan institusi berakhir atas permintaan institusi sendiri secara tertulis atau karena institusi dinyatakan bubar atau pailit oleh keputusan instansi Negara yang berwenang.

4.3. Keanggotaan biasa, keanggotaan muda dan keanggotaan institusi dapat berakhir sebagai sanksi organisasi karena tidak dipenuhinya persyaratan keanggotaan atau karena pelanggaran terhadap ketentuan organisasi, termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap kode etik.

4.4. Pemberhentian keanggotaan disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan mencantumkan alasan berakhirnya keanggotaan, kecuali berakhirnya keanggotaan karena seseorang meninggal dunia atau institusinya dbubarkan atau dinyatakan pailit.

4.5. Anggota yang diberhentikan karena tidak memenuhi kewajiban keanggotaan dapat diterima kembali setelah menyelesaikan seluruh kewajiban dan menempuh semuya prosedur anggota baru.

 

BAB III

PEMILIHAN

 

Pasal 5

Pemilihan Dewan Pengawas

5.1. Setiap calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh minimum 5 ( lima ) orang anggota yang mempunyai hak suara, dengan minimum jumlah calon sebanyak dua kali lipat jumlah anggota Dewan Pengawas.

5.2. Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan pemberian suara untuk sebanyak jumlah anggota Dewan Pengawas dari semua calon yang diusulkan, dan calon-calon yang memperoleh suara terbesar sampai dengan peringkat yang sama dengan banyaknya jumlah anggota Dewan Pengawas dinyatakan terpilih sebagai anggota-anggota Dewan Pengawas.

5.3. Ketua Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas.

 

Pasal 6

Pemilihan Dewan Pengurus

6.1. Setiap calon Formatur diusulkan oleh minimum 10 ( sepuluh ) orang anggota yang mempunyai hak suara, dengan minimum jumlah calon Formatur sebanyak 2 (dua ) orang.

6.2. Pemilihan calon Formatur dilakukan dengan pemberian suara kepada salah satu calon Formatur yang diusulkan, dan 2 ( dua ) orang calon Formatur yang memperoleh suara terbesar dinyatakan terpilih sebagai Formatur-formatur terpilih.

6.3. Formatur-formatur terpilih memperoleh mandat penuh untuk menyusun Dewan Pengurus, dengan ketentuan Formatur terpilih dengan suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua dan Formatur yang lain sebagai Wakil Ketua.

6.4. Badan Pengurus lengkap yang disusun oleh kedua Formatur diserahkan kepada pimpinan Rapat Anggota untuk diumumkan sebelum penutupan Rapat Anggota.

 

BAB IV

KEKAYAAN

 

Pasal 7

Iuran Anggota

7.1. Besarnya iuran-iuran anggota biasa, anggota muda dan anggota institusi ditetapkan oleh Dewan Pengurus atas rekomendasi Rapat Anggota.

7.2. Untuk pertama kalinya, besarnya iuran anggota ditetapkan sebagai berikut :

a. Anggota biasa : Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) per tahun ;

b. Anggota muda : Rp. 75.000,- ( tujuhpuluh lima ribu rupiah) per tahun ;

c. Anggota institusi : Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) per tahun.

7.3. Untuk anggota yang baru, pembayaran iuran tahun pertama berikutnya dihitung proporsional sesuai dengan jumlah bulan sampai dengan akhir Tahun Buku.

 

Pasal 8

Usaha-usaha Lain

8.1. Penyelenggaraan kegiatan yang merupakan program organisasi dapat mengupayakan dukungan yang tidak mengikat dari sponsor untuk tujuan promosinya. Pendapatan yang berasal dari hasil kegiatan menjadi tambahan bagi kekayaan organisasi.

8.2. Setiap anggota yang membawa nama dan atau mewakili organisasi dalam kegiatan di luar organisasi harus menyerahkan kepada organisasi sebesar 50 % ( limapuluh per seratus ) dari honorarium yang diterimanya dan menjadi tambahan bagi kekayaan organisasi.

8.3. Pada prinsipnya, setiap Badan Otonom adalah mandiri dalam hal mengelola dana yang terkait dengan pelaksanaan kegiatannya. Sedangkan kekayaannya merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan dari kekayaan organisasi secara utuh.

 

Pasal 9

Pembukuan

9.1. Seluruh pemasukan uang ke kas organisasi dan pengeluaran uang dari kas organisasi harus dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku.

9.2. Atas rekomendasi Dewan Pengawas dan persetujuan Rapat Anggota, Dewan Pengurus menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap keuangan organisasi.

 

Pasal 10

Pengurus Kekayaan

10.1. Dewan Pengurus wajib mengelola seluruh harta kekayaan selama masa jabatannya.

10.2. Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik organisasi, harus diputuskan oleh Dewan Pengurus secara mayoritas sederhana ( lebih dari setengah ) dan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu pendapat Dewan Pengawas.

10.3. Dalam hal terjadi pembubarab organisasi seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Anggota Luar Biasa langsung menetapkan perihal pemindahan harta kekayaan organisasi.

 

BAB V

PENUTUP

 

Pasal 11

Aturan Peralihan

Segala sesuatu penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini harus diselesaikan Dewan Pengurus selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah tanggal ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

 

Pasal 12

Penutup

12.1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur oleh Dewan pengurus dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

12.2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juni 2004

 

RAPAT ANGGOTA IASII 2004

Pimpinan Sidang

ttd.

Teuku Radja Sjahnan - Ketua Rapat

Chandra Yulistia - Wakil Ketua Rapat I

Arief Gaffar - Wakil Ketua Rapat II

Ichyar Musa - Sekretaris

Novis Pramantyabudi - Wakil Sekretaris

 

Sekretariat IASII

kembali

Gedung Griya D’Ros Lantai 1

Jl. Tebet Utara Dalam No. 34

Jakarta 12820

Telp.       (+62.21) 8378 1155

Faks.       (+62.21) 8378 1154

Email      sekretariat@iasii.or.id 

Web        www.iasii.or.id

Milis        http://groups.yahoo.com/group/IASII/